Jawaban FINAL TES Evaluasi Pembelajaran Sejarah:

1.  A. Tabel kisi- kisi prestasi belajar siswa:

Keterangan :

C₁ :       Pengetahuan

C₂ :       Pemahaman

C₃ :       Penerapan

C₄ :       Analisis

C₅ :       Sintesis

C₆ :       Evaluasi

Alat ukur prestasi belajar siswa diambil dan dikembangkan dari Kurikulum 2004 dan bersumber  dari buku sejarah nasional Indonesia dan umum SMA untuk kelas X terbitan Erlangga dari pokok bahasan :

1. Peradaban lembah sungai Nil

B. Soal-soal :

1. Peradaban lembah sungai Nil terletak di benua…..
2. Disebut apakah tulisan bangsa Mesir kuno yang berupa gambar-gambar segala macam makhluk hidup dan perlengkapan hidupnya…
3. Raja pertama dari zaman kerajaan Mesir tua yaitu…
4. Apakah yang dimaksud dengan Polytheisme…
5. Obelisk adalah sebuah tugu batu yang didirikan oleh masyarakat Mesir yang digunakan untuk ….
6. A. Fir’aun Ahmosis J                      D. Fir’aun Thutmosis III

1. Mesir               c.  Afrika                      e.  Amerika
2. Asia                 d.  India

1. Pictograph        c.  Epictograph e.  Heliograph
2. Hieroglyph        d.  Holigraph

1. Fir’aun Ahmosis           c.  Fir’aun Amenhotep  e.  Fir’aun Menes
2. Fir’aun Thutmosis         d.  Fir’aun Pepi

1. Percaya dan memuja satu dewa
2. Percaya dan memuja patung
3. Percaya dan memuja matahari
4. Percaya dan memuja banyak dewa
5. Percaya dan memuja hewan-hewan yang dianggap suci

1. memuja dewa Amon-Ra (Dewa Bulan)
2. memuja dewa Thot (dewa pengetahuan)
3. Memuja dewa Seth (dewa penguasa kegelapan)
4. Memuja dewa Apis (dewa berwujud binatang)
5. Memuja dewa Zeus

B. Fir’aun Menes                            E. Fir’aun Aroenhotep II

C. Fir’aun Sesostris III                   F. Fir’aun Pepi I

Dari nama-nama raja Mesir diatas, yang merupakan raja Mesir pada zaman kerajaan Mesir baru, yaitu….

1. A,B dan C                    c.  A, B, dan E             e.   A, D, dan E
2. D, E dan F                   d.  A, B, dan F

1. A. Arca                              C. Piramuda                 E. Limes

B. Spink                             D. Obelisk                    F. Pantheon

Bangunan-bangunan diatas yang bukan merupakan peninggalan banga Mesir kuni adalah …

1. Arca, Spink dan Piramida                     d. Spink, Piramida dan Obelisk
2. Arca, Limes dan Pantheon                    d.  Spink, Piramida dan Pantheon
3. Spink, Limes dan Pantheon

1. Factor apa saja yang melatarbelakangi majunya peradaban Mesir kuno, salah satunya yakni…
2. Disebut apakah bilamana masyarakat Mesikor kuno tidak percata dan memuja banyak dewa….

1. Tanah yang tandas
2. Tanah yang berlumpur
3. Curah hujan yang tinggi
4. Penduduk yang padat
5. Lahan yang luas

1. Polyheisme                   c.  Trilotheisme e.  Dinamisme
2. Monotheisme                d.  Animisme

10.  Sumbangan apa yang diberikan masyarakat Mesir yang tak ternilai harganya bagi perkembangan ilmu pengetahuan…

1. Abjad                           c.  nomor                      e.  Rumus
2. angka                           d.  Harta

2. Validitas dan Reliabilitas soal diatas:

rXY= NΣXY – (ΣX) (ΣY)

√{NΣX² – (ΣX)²}{NΣY² – (ΣY)²}

= 10.99 – (33) (32)

√{10.117 – (33)²}{10.112 – (32)²}

= 990 – 1056

√{1170 – 1089}{1120 – 1024}

= - 66

√{81}{96}

= - 66

√7776

= - 66

88,18

= – 0,7

r11= 2 r ½ ½

1+ (r  ½ ½)

= 2.- 0,7

1+ (0,7)

= - 1,4

1,7

= – 0,82

SEKOLAH MASIH TETAP MAHAL

(Kebijakan “Pendidikan Gratis 9 Tahun dari Pemerintah Republik Indonesia Tidak Berjalan Lancar)

Pada era reformasi seperti sekarang ini, kita sebagai bangsa Indonesia tidak perlu jauh-jauh lagi untuk mengenyam pendidikan yang sudah sepantasnya kita terima. Bukan hanya di kota-kota besar saja terdapat sekolah-sekolah (SD, SMP, MTs, SMA, MA, SMK) dan Perguruan Tinggi (Universitas) negeri dan swasta, serta kursus-kursus (lembaga pendidikan) yang dapat dijadikan tempat untuk mengenyam pendidikan yang layak. Tapi sekarang di kabupaten-kabupaten juga sudah banyak terdapat tempat-tempat mengenyam pendidikan dan bahkan di desa-desa terpencil yang susah dijangkau juga sudah disediakan oleh pemerintah sekolah-sekolah, walaupun terbatas hanya sampai SMP saja. Hal ini menampakkan bahwa pemerintah Indonesia baik pusat ataupun daerah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia akan pendidikan yang layak sebagaiman dijelaskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan:

a)        Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

b)        Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintah pusat yang didukung oleh pemerintah daerah bukan hanya berupaya untuk memenuhi pendidikan-pendidikan yang layak dan sudah sewajarnya diterima oleh bangsa Indonesia. Seperti menyediakan fasilitas-fasilitas (gedung-gedung sekolah, kursi, bangku, buku-buku pelajaran dan perlengkapan yang menunjang proses pembelajaran  lainnya), guru-guru, dan menentukan kurikulum. Pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa Pendidikan 9 Tahun (Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Pertama) digratiskan. Kebijakan pendidikan gratis ini diambil oleh pemerintah bertujuan supaya semua anak-anak (bangsa Indonesia), baik yang kaya ataupun yang miskin dapat memperoleh dan merasakan pendidikan secara merata, serta diharapkan seluruh bangsa Indonesia tidak ada lagi yang buta aksara (tidak bisa membaca) dan bangsa Indonesia tidak mudah dihasut oleh bangsa lain. Akan tetapi kebijakan “Pendidikan Gratis 9 Tahun” bagi sekolah-sekolah negeri yang diambil oleh pemerintah tidak berjalan lancar. Karena banyak sekolah-sekolah negeri di Indonesia yang kualitasnya dianggap lebih baik daripada sekolah swasta masih memungut iuran-iuran (biaya-biaya), seperti iuran masuk ke sekolah-sekolah tersebut atau disebut juga uang pangkal yang biasanya berjumlah cukup besar yang berkisar lebih dari Rp. 100.000,- dan bahkan di sekolah-sekolah negeri favorit uang pangkal yang harus dibayar orangtua  atau wali siswa-siswi mencapai Rp. 1.000.000,-. Khusus di sekolah-sekolah negeri yang tergolong favorit, biasanya diterapkan tes dan standar nilai beberapa mata pelajaran sebagai persyaratan dapat masuk sekolah-sekolah negeri favorit ini. Jika merekacalon siswa-siswi  tidak dapar memenuhi persyaratan, maka mereka bisa melalui jalur khusus yaitu dengan membayar uang pangkal (biaya masuk) yang lebih besar dan biasanya berkisar di atas Rp. 1.000.000, bahkan ada berkisar Rp.5.000.000, iuran-iuran tersebut sangat memberatkan bagi orangtua atau wali dari siswa-siswi yang tergolong tidak mampu (golongan bawah), walaupun iuran (biaya) bulanan tidak dipungut lagi. Selain iuran-iuran tersebut, di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, baik sekolah-sekolah negeri ataupun sekolah-sekolah swasta biasanya mengharuskan kepada siswa-siswinya untuk memiliki LKS (Lembar Kerja Siswa) semua mata pelajaran guna menunjang proses belajar-mengajar yang berlangsung di sekolah. Di samping, itu sekolah-sekolah swasta juga bahkan jauh lebih besar daripada iuran-iuran yang ditetapkan sekolah-sekolah negeri.

Dengan masih dipungutnya masih dipungutnya iuran-iuran (biaya-biaya) pendidikan tersebut, menyebabkan tidak semua orangtua atau wali murid mampu menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan sampai Perguruan Tinggi. Hanya orang-orang kaya dan orang-orang yang mampu saja yang dapat menyekolahkan anak-anak mereka sampai Perguruan Tinggi. Sedangkan orang-orang miskin tidak mampu untuk menyekolahkan anak mereka, jangankan menyekolahkan sampai Perguruan Tinggi sampai sekolah lulus SMP saja mereka tidak mampu. Hal ini karena pendidikan masih tetap dianggap mahal, walapun ada kebijakan dari pemerintah sekarang (di bawah Presiden Susilo Bambang Yudoyono) mengenai Pendidikan Gratis 9 Tahun. Semua ini tidak ada bedanya dengan pendidikan pada masa kolonial Belanda, bangsa pribumi yang boleh bersekolah hanyalah anak-anak dari golongan kaki tangan Belanda. Padahal semua bangsa Indonesia itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sebagaimana dipaparkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab IV Hak dan kewajiban wrga Negara orangtua, masyarakat dan pemerintah pasal 5 ayat 1 “setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperolah pendidikan yang bermutu. Jadi pendidikan di Indonesia harus gratis sepenuhnya bukan hanya gratis dari biaya bulanan saja, tetapi jug biaya-biaya pendaftaran (uang pangkal) dan biaya-biaya lain dihapuskan. Pemerintah juga harus menindak lanjuti yaitu dengan member sanksi kepada bagi sekolah negeri yang masih memungut biaya-biaya tersebut dan menjual LKS kepada siswa. Pemerintah juga harus mengeluarkan dana yang lebih besar lagi bagi pendidikan. Guna terpenuhinya tujuan Negara Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang terdapat dalam batang tubuh UUD 1945.

Referensi :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Departemen Pendidikan Republik Indonesia. Jakarta ; 2003.

TUMBUH DAN PERKEMBANGANNYA ORGANISASI KOMUNIS

(PKI) DI INDONESIA

A. Awal dari Tumbuhnya Ideologi Komunis di Indonesia

Pada tahun 1913 (menjelang Perang Dunia I), seorang aktivis politik yang berhaluan Marxis berkebangsaan Belanda yang bernama H. J. F. M Sneevliet tiba di Hindia Belanda dari negeri Belanda. Sesampai di Indonesia, ia pada mulanya bekerja sebagai staf redaksi sebuah surat kabar milik sindikat perusahaan gula di Jawa Timur, lalu menjadi sekretaris di Semerangsche Handels Vereninging. Pada saat itu Sneevliet berhasil menanamkan pengaruhnya kedalam organisasi Vereniging Van Spoor en Tramsweg Personeel (VSTP) dan membawanya kearah aktivitas-aktivitas yang radikal yang menyebarluaskan marxisme di Hindia Belanda, antara lain melalui surat kabar VTSP “Devolhasding (Keyakinan)”. Selanjutnya, pada tahun 1914 bersama J.A. Brandsteder, H.W.Dekker dan P. Bergsma, Sneevliet mendirikan organisasi marxis yang pertama di Asia Tenggara dengan nama Indische social Demonratische Vereniging (ISDV) yang berhaluan sosialis (komunis). ISDV berhasil menerbitkan majalah Het Vrije Woord (Suara kebebasan) di Surabaya setahun kemudian sebagai media propaganda Marxisme. Tulisan-tulisan ini menyebarluaskan paham marxisme yang berhaluan sosialis bukan hanya di kalangan diantara merek saja, tapi menyebar ke masyarakat. Bahkan ISDV menyebarkan pengaruhnya ke dalam Sarekat Islam (SI) dengan cara memasukan anggota ISDV menjadi anggota SI dengan sistem “ Keanggotaan Rangkap” (anggota ISDV boleh menjadi anggota SI, begitu juga sebaliknya). Sehingga pada tahun 1917, Sneevliet dan kawan-kawannya telah mempunyai pengaruh yang kuat dikalangan anggota SI. Hal ini menjadikan kedudukan ISDV menjadi makin kuat dan pengaruh komunis makin merajalela di Hindia Belanda, terutama setelah kepemimpinan ISDV diambil alih Semaoen dan Darsono yang berhasil mememcah-belahkan SI.

B. PEMBERONTAKAN KOMUNIS PADA TAHUN 1926

Setelah berhasil menanamkan pengaruhnya di dalam tubuh SI yang cukup besar, maka PKI mulai memanfaatkan pengaruhnya untuk menggerakkan organisasi masa rakyat dengan menggunakan bendera SI untuk melakukan pergolakan fisik melawan pemerintah Hindia Belanda. Upaya PKI ini berhasil mencetuskan pergolakan diberbagai tempat, yaitu pada 12-14 Nopember 1926 di Kerisidenan Jakarta,12 Nopmever sampai 5 Desember  di Banten, 12-18 Nopember 1926 di Priangan, 17-23 Nopember 1926 di Surakarta, 12 Nopember -15 Desmber 1926 di Kediri dan 1 januari-28 Februari 1927 di Silungkang (Sumatera Barat). Namun Pergolakan ini dapat diatasi oleh pemerintah Hindia Belanda dan banyak tokoh komunis-nasionalis yang ditangkap dan di penjarakan, bahkan ada yang dibuang Ke Digul tanah merah (Irian Jaya).

C. Pemberontakan Komunis (PKI) Pada tahun 1948

Di awal tahun 1948, gerakan komunisme mulai gencar dilakukan kembali dengan mendatangkan kembali Muso dan Suripno yang kemudian melakukan pemberontakan di daerah Madiun. Pada 1 september 1948 Comite Central Partai Komunis Indonesia (CC PKI) yang pertama dibentuk dengan Muso sebagai ketua PKI menggantikan Sardjono, sedangkan Politbiro dan MR. Amir Syarifuddin diangkat menjadi sekretaris urusan pertahanan. Selanjutnya para tokoh komunis gencar mengadakan aksi-aksi untuk mendisikreditikan pemerintah Republik Indonesia dan Moso didepan rakyat banyak senantiasa menggembor-gemborkan janji-janji muluk PKI, sedangkan para pegawai pemerintah yang bukan tokoh PKI dijadikan sasaran terornya (Nasution, 1992;21). Aksi-aksi kerusuhan yang dilakukan oleh PKI pada tahun 1948 berikutnya yaitu di Solo, dengan diwarnai aksi penculikan, terror bersenjata dan bahkan pembunuhan. Salah satu korban yang dibunuh yaitu Kolonel Soetarto dan dr. Mawardi di pimpinan barisan banteng yang tidak setuju dengan rencana pemberontakan PKI. Akhirnya, pada 18 September 1948 pukul 03.00 ketika perhatian TNI dan pemerintah RI terpusat ke masalah di Solo, dimulailah pemberontakan PKI di Madiun yang ditandai dengan tiga kali tembakan pistol (Nasution, 1992;22). Akan tetapi, pemberontakan ini dapat di tumpas oleh pasukan TNI pada tanggal 30 September 1948 dan kota Madiun dikuasai pemerintahan RI kembali. Pada tanggal 4 Desember 1948, Pimpinan PKI “MUSO” ditembak mati, lalu beberapa minggu kemudian Mr. Amir, Suripni dan petinggi PKI lainnya juga ditembak mati.

D. Pemberontakan Partai Komunis melalui gerakan 30 September

Setelah pemberontakan PKI pada 30 September 1948 berhasil ditumpaskan dan para pemimpinya banyak yang ditembak mati oelh TNI, organisasi komunis (PKI) masih dibiarkan hidup di Indonesia, walaupun dukungan rakyat telah berkurang dan ada beberapa tokoh pemimpin PKI yang masih hidup. Hal ini menguntungkan PKI, lalu PKI langsung berupaya kembali menyusup ke tubuh TNI (ABRI) dan beberapa tokoh PKI juga mulai berhasil menjadi anggota cabinet pemerintahan RI dibawah Soekarno lewat ide nasakom (nasionalis, agama dan komunis) pada tahun 1962. pada tahun 1965 PKI berupaya melakukan pemberontakan kembali tepatnya pada 30 September 1965. Dalam pemberontakan ini dibentuk biro khusus PKI untuk menjalankan 2 tahap yaitu 1) menyingkirkan para pentinggi AD (Angkatan Darat), lalu menggantinya dengan anggota dari PKI dan merebut pemerintahan RI, serta mengganti dasar Negara Pancasila dan UUD 1945 dengan ajaran komunis (Sodiq Mustafa, 2004:86). Dalam aksi penculikan yang dilakukan oleh PKI pada 1 Oktober 1965 berhasil diculik beberapa petinggi AD, diantaranya Letjen TNI A.Yani, Mayjen TNI (Soeprapto, Mayjen TNI S.Parman, Mayjen TNI Haryono M.T, Berigjen TNI Sutoyo. S, dan Brigjen TNI D.I Pandjaitan, sedangkan jenderal TNI A.H.Nasution berhasil lolos dari aksi penculikan ini. Keenam orang petinggi AD yang berhasil diculik dibawa ke lubang buaya dikalibata. Disini mereka disiksa, dibunuh dan kemudian dibuang kedalam sumur. Untuk menghilangkan jejak, sumur tersebut ditimbun dengan tanah dan sampah, lalu diatasnya ditanami pohon pisang.

E. Penumpasan Aksi Pemberontakan Partai Komunis (PKI) melalui gerakan 30 September

Setelah mengetahui aksi penculikan PKI terhadap beberapa orang petinggi AD, pangkostrad Mayjen TNI Soeharto berkeyakinan bahwa gerakan PKI bertujuan untuk menggulingkan dan merebut kekuasaan dari pemerintah R.I. bersadasarkan keyakinannya ini, Soeharto menggerakan personil markas kostrad dan satuan lainnya di Jakarta yang kontra terhadap PKI. Pada tanggal 1 Oktober 1965 pukul 17.20 studi RRI berhasil di kuasai oleh pasukan RPKAD dibawah pimpinan Soeharto dan kantor besar telkom juga dikuasai. Setelah Soeharto langsung menyampaikan berita tentang pemberontakan PKI dan pembunuhan terhadap beberapa orang petinggi AD. Pada 3 Oktober 1965 setelah mendengar kabar dari Soeharto, presiden Soekarno memberi tugas kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban RI dan Soeharto diangkat sebagai panglima operasi pemulihan keamanan dan ketertiban. Karena merasa keamanan dan ketertiban RI masih terancam bayang-bayang komunis, maka pada tanggal 11 Maret 1966 dikeluarkan surat keputusan yang disebut “Supersemar” oleh Presiden Soekarno yang isinya menyerahkan tampuk kekuasaan RI kepada Soeharto demi keamanan dan keutuhan Negara Republik Indonesia.

Sumber :

1. Gerakan 30 September ( Pemberontakan Partai Komunis Indonesia). 1994. Sekretariat Negara Republik Indonesia; Jakarta.
2. Sodiq Mustafa, dkk. 2004. Sejarah untuk Kelas 3 SMA dan MA. Tiga Serangkai; Solo.

1. Perbedaan mendasar antara tes, pengukuran, dan evaluasi :

Tes adalah suatu tugas atau seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang trait atau atribut pendidikan atau psikologik yang setiap butirnya mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar.

Pengukuran adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris. Proses pengumpulan ini dilakukan untuk menaksir apa yang telah diperoleh siswa setelah mengikuti pelajaran selama waktu tertentu. Proses ini dapat dilakukan dengan mengamati kinerja mereka, mendengarkan apa yang mereka katakan serta mengumpulkan informasi yang sesuai dengan tujuan melalui apa yang telah dilakukan siswa.

Evaluasi adalah ) merupakan proses yang sistematis tentang mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan informasi untuk menentukan sejauhmana tujuan pembelajaran telah dicapai oleh siswa.

Perbedaan antara tes, pengukuran dan evaluasi:

Tes hanya sebagai media digunakan untuk memperoleh skor dari seorang yang kita uji, dengan ketentuan salah dan benar serta dapat memberikan informasi kualitatif maupun kuantitatif. Dan pengukuran digunakan untuk mengkategorikan seseorang masuk dalam kelompok tertentu yang diperoleh dari hasil tes. Sedangkan evaluasi dapat memberikan nilai tentang kualitas sesuatu secara menyeluruh dan menentukan kelulusan seseorang dalam satu hal.

2. Kaitan antara tujuan, bahan, metode pembelajarn dengan evaluasi, yaitu tujuan pengajaran yang hendak dicapai di sekolah mempunyai kaitan dengan bahan yang hendak diberikan dan metode belajar-mengajar yang dipakai guru dalam proses belajar mengajar dan sejauh mana keberhasilan guru memberikan materi dan sejauh mana murid menyerap materi yang disajikan itu dapat diperoleh informasinya dengan evaluasi.

3. Instrumen adalah perangkat ‘ilmiah’ untuk menentukan berhasi atau tidak, teracapai atau tidak dan terlaksana atau tidak rangkaian pendidikan atau tujuan pembelajaran. Instrumen juga diartikan sebagai alat untuk mengukur kemampuan seseorang biasanya berbentuk soal. Baik soal tersebut berbentuk pilihan ganda, uraian dan memasangkan atau mencocokan.

Pra-syarat yang dilalui oleh instrument sebelum sebelum instumen diberlakukan tes:

1. 1. Menetapkan tujuan tes ( tujuan yang ingin di capai)
   2. Validitas (soal yang akan diujikan bisa mengukur apa yang ingin diukur)
   3. Realibilitas (hasil nilainya sama atau tidak begitu jauh, bila soal tersebut diujikan lebih satu kali kepada satu siswa dikelas yang sama)
   4. Praktikabilitas (mudah dilaksanakan)
   5. Ekonomis (dalam menyelenggarakan tes hendaknya tidak menggunakan banyak biaya ( tidak mahal) bagi guru atau bagi murid)

4. Praktik UN SMP/MT,SMA/MA dimana hanya sebagian saja mata pelajaran yang diujikan sementara yang lainnya diabaikan, kira-kira bagaimana logika evaluatifnya Praktik UN SMP/MT-SMA/MA dimana hanya sebagian saja mata pelajaran yang diujikan sementara yang lainnya diabaikan, logika evaluatifnya, berarti sia-sia saja selama 6 tahun (jika di SD) dan 3 tahun (jika di SMP dan SMA) mempelajari mata pelajaran yang tidak di UAN kan tersebut. Dan juga menurut saya pemerintah itu seakan tidak punya pendirian, karena mereka sendiri yang menentukanj dan membuat kurikulum mata pelajaran yang di ajarkan di sekolah (SD, SMP, SMA) dan malah mereka menentukan cuma beberapa mata pelajaran yang di UAN kan. Menurut saya lebih baik pemerintah menetapkan kurikulum yang isinya cuma beberapa mata pelajaran yang di UAN kan itu saja.

5. Dalam prinsip evaluasi ada lima faktor yang menjadi penentu:

1. 1. Keterpaduan
   2. Keterlibatan Siswa
   3. Koherensi
   4. Pedagogis
   5. Akuntabilitas

Dalam kasus dari soal tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian dilakukan tanpa memuat faktor keterlibatan siswa, karena siswa diatas hanya memenuhi persyaratan nilai akademis yang memuaskan saja tidak melihat faktor keterlibatan siswa selama kegiatan pembelajaran.