Sejarah Pendidikan Indonesia

April 4, 2009 ismawardah

PENDIDIKAN BUMIPUTERA

PADA MASA HINDIA BELANDA

(1800-1900)

Latar Belakang

Belanda merupakan salah satu dari bangsa barat yang pernah menjajah Indonesia, bahkan lama waktunya hampir setengah abad. Pada akhir abad ke – 16 Belanda pertama kali sampai di Indonesia. Pada masa pemerintahannya Belanda, disamping mengeksploitasi Sumber Daya Alam Indonesia, bangsa Belanda juga memberikan pendidikan untuk bangsa Indonesia. Pendidikan dapat diartikan sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si Pendidik terhadap perkembangan Jasmani dan Rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama (Abd Rafik, 1983 ; 1).

Dalam makalah ini hanya dibicarakan pendidikan bagi pribumi (pendidikan bumi Putera) pada masa Hindia Belanda, mulai dari perkembangan pendidikan bumi putera itu sendiri, kurikulum yang diterapkan, fasilitas dan buku pelajaran yang digunakan, dan guru-guru yang menjadi tenaga pengajar di sekolah-sekolah bumi Putera.

Perkembangan Pendidikan Bumi Putera Pada Masa Hindia Belanda (1800-1900)

Setelah runtuhnya kongsi dagang Belanda VOC (Verenigde Onst Indische Compagny) dan terpaksa gulung tikar pada bulan desember 1799. Pemerintah hindia Belanda kemudian menggantikan kedudukan VOC di Indonesia yang beawal sejak tahun 1800. Pemerintah Belanda mengutus gubernur Jenderal Daendels untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Deandles memerintah dengan kekerasan dengan dalih untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari Indonesia. Dalam bidang pendidikan, boleh dikatakan Daendels juga menaruh perhatian terhadap pendidikan, namun hasilnya tidak banyak tampak (Najamuddin, 2005 ; 3). Deandels mencoba memberikan ide baru bagi pendidikan yaitu perlu adanya pengajaran rakyat sehingga pengajaran tidak terbatas pada golongan bangsa Eropa dan Pemeluk agama Kristen saja seperti yang telah dijalankan pada masa VOC. Pada masa pemerintahannya, Daendels berusaha memajukan pendidikan bagi pribumi dengan memerintahkan pada tahun 1808 bahwa regen-regen dijawa bagian utara dan timur harus mendirikan sekolah atas biaya sendiri untuk mendidik anak-anak mematuhi adat dan kebiasaan sendiri, suatu tindakan yang tidak merugikan perbendaharaan pemerintah (Nasution, 1995 ; 10). Namun sebelum selesai dengan usahanya Deandels ditarik kembali ke Belanda.

Pada tahun 1811, gubernur jenderal Raffles diutus ke Indonesia untuk menggantikan kedudukan Deandels. Pada masa Pemerintahannya, Raffles kurang berminat terhadap pendidikan dan pengajaran, perhatiannya hanya banyak ditunjukan untuk penelitian-penelitiannya hanya banyak ditujukan penelitian-penelitian terhadap kebudayaan di Indonesia, sehingga Raffles berhasil menyusun buku yang berkenaan dengan kebudayaan Hindu dijawa yang diberi nama “History of java atau sejarah Tanah Jawa” (Najamuddin, 2005 ; 4). Dibawah pemerintahan Raffles ini kondisi pendidikan di Indonesia mengalami, kemunduran yang cukup drastis, setelah Belanda tidak diduduki oleh Inggris lagi, pemerintahan di Indonesia di Pegang kembali oleh hindia Belanda pata tahun 1816. pemerintah hindia Belanda berupaya memperbaiki sistem pendidikan di Indoensia. Pada masa VOC yang berakhir dengan kegagalan sepenuhnya.

Pemerintahan baru yang dijalankan Hindia Belanda ini menerapkan sistem liberalisme (aliran Aufklarung atau Englightenment) yang percaya bahwa pendidikan merupakan alat untuk mencapai kemajuan ekonomi dan sosial. Demi menjalankan politiknya bagaimanapun pemerintah Hindia Belanda harus mendidik dan mengajar golongan atas penduduk untuk tugas-tugas pemerintahan dalam negeri. Demikian juga demi kepentingan ekonominya, Belanda harus mendidik dan mengajar lapisan bawah penduduk bumiputera (Sri Soetjiatingsih, 1981 : 99). Namun selama hampir setengah abad ke – 18 awal pemerintah Hindia belanda tidak menyediakan satu sekolah pun bagi anak-anak Indonesia dengan alasan untuk menghormati bumi putera. Alasan lainnya ialah kesulitan financial yang dihadapi pemerintah Belanda dengan Belgia (1830 – 1839) yang sangat menguras banyak uang dan menelan banyak korban. Kesulitan keuangan ini menyebabkan raja Belanda meningalkan prinsip-prinsip liberal dan menerima rencana yang dianjurkan oleh Van den Bosch yaitu penerapan Culturstellsel (Tanam Paksa). Menurut sistem tanam pungutan tidak lagi berupa uang tetapi berupa hasil tanaman yang dapat diekspor (Sartono, 1993 ; 306). Dengan menerapkan sistem tanam paksa ini akan lebih menguntungkan pemerintah Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini membutuhkan tenaga bumiputera yang sangat banyak sebagai pegawai rendahan yang murah untuk menjaga agar perkebunan pemerintah berjalan lancar. Pegawai ini, yang sedapatnya dipilih dari anak-anak kaum ningrat yang telah mempunyai kekuasaan tradisional yang menjamin keberhasilan perusahaan ini, harus diberi pendidikan (Nasutin, 1995 ; 12).

Pada 18 September 1848, hanya beberapa bulan setelah Nederland menjadi negara hukum. Raja Belanda mengeluarkan keputusan yang menyetujui adanya anggaran khusus untuk pendidikan Bumi Putera. Jumlah biaya yang pernah ditaksir oleh Reynst ternyata turun separonya dalam keputusan itu. Raja Belanda menetapkan “agar mengambil 25.000 gulden setahunnya dari APBN Hindia Belanda sebagai biaya mendirikan sekolah bagi bumi putera, yang secara khusus bertujuan mendidik calon pejabat (Simbolon, 1995 ; 193). Serat keputusan ini menjadi titik awal dimulainya pendidikan bagi rakyat pribumi dengan dibangunnnya sebanyak 20 buah sekolah bagi bumiputera. Pada mulanya. Sekolah-sekolah bumiputera hanya ada terbatas di Pulau Jawa dan Madura, terlebih setelah keluarnya keputusan pemerintah hindia Belanda Pada 30 Agustus 1851 yang isinya menyatakan bahwa pembangunan sekolah keresidenan untuk bumiputera dihentikan sampai guru yang terlatih (untuk menjadi guru di sekolah Bumi Putera) tercukupi. Namun keputusan ini tidak digubris di luar Jawa dan Madura. Pada 1851, Pemerintah daerah untuk pantai Barat Sumatera segera mendirikan sekolah-sekolah bumi putera yang sama dengan biaya lebih tinggi. Pada tahun 1853, Pemerintah daerah di Sulawesi Selatan juga mendirikan sekolah yang serupa, tepatnya dibangun di Maros (Simbolon, 1995 ; 195). Pada tahun 1854, pemerintah hindia Belanda menginstruksikan gumber Jenderal untuk mendirikan sekolah untuk anak-anak pribumi ditiap kabupaten, namun anggaran biayanya masih tetap dibatasi sebanyak 25.000 golden.

Pada tahun 1863 atas desakan Fransen Van Der Putte akhirnya Raja Belanda memberikan kesempatan kepada bangsa pribumi untuk mendapat pendidikan sepenuhnya. Pembatasan peraturan pemerintah pada 30 September 1984 dihapuskan dan dana pendidikan yang semula hanya 25.000 gulden dinaikkan menjadi 35.000 gulden pertahun. Jumlah sekolah dasar pada tahun 1864 dari yang semula hanya 186 buah ditambah menjadi 512 buah. Disamping itu sudah ada keleluasaan bagi bumi putera untuk memasuki sekolah Belanda (Najamuddin, 2005; 10). Pada tahun 1893 pemerintah, Belanda mengadakan pembagian lapisan sekolah bagi bumiputera ke dalam 2 bagian:

1) Sekolah Kelas I

Sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak pemuka dan orang-orang terhormat bumiputera atau putera-putera bangsawan tinggi, yang membutuhkan pengajaran yang dapat membawa kejenjang lebih tinggi.

2) Sekolah Kelas II

Sekolah bagi anak-anak penduduk pribumi pada umumnya, yang hanya diberi pengajaran yang sederhana, yang penting dapat membaca, menulis dan berhitung (Sri Soetjiatingsih, 1981; 101).

Pembagian ini, dilakukan pemerintah Hindia Belanda guna mengkotak-kotakan bangsa pribumi, agar bangsa pribumi tidak bersatu dan berusaha memberi perlawanan terhadap Hindia Belanda.

Kurikulum

Kurikulum yang diterapkan pada pendidikan bumiputera meliputi mata pelajaran:

1. Mata pelajaran wajib : membaca, menulis, bahasa (daerah atau melayu) dan berhitung

2. Mata pelajaran tambahan : Geometri, geografi, pecahan, dan system desimal.

3. Mata pelajaran untuk :

Kelas tertinggi

§ Pengetahuan alam, fisika, botani, biologi, etnologi dan menggambar

§ Pertanian, diberikan untuk pengawasan perkebunan

§ Mengukur tanah (kadaster) untuk pegawai perkebunan pemerintah. Namun mata pelajaran ini pada tahun 1911 dihapuskan.

Kurikulum biasanya direncanakan oleh komisi sekolah setempat dengan bantuan guru dan disetujui oleh inspektur. Bahasa pengantar adalah bahasa daerah atau bahasa melayu. Pada sekolah bumiputera, agama 1984 yang menyatakan bahwa semua pengajaran agama dilarang disekolah pemerintah. (Nasution, 1995 ; 37). Lama pendidikan untuk sekolah kelas I berlangsung 5 tahun dan sekolah kelas II berlangsung hanya 3 tahun.

Fasilitas dan Buku Pelajaran

1. Fasilitas

Bangunan sekolah bumiputera dipulau Jawa ditempatkan berdekatan dengan rumah Bupati, agar bangunannya bisa terpelihara dengan baik. Sedangkan diluar Jawa, bangunan sekolah bumiputera kurang mendapat perhatian dan tidak mendapat bantuan dari pemerintah pusat, karenanya bangunan terlampau kecil, kurang adanya penerangan dan ventilasi, lembat dan bocor. Bahkan ada pula daerah yang hanya memiliki gedung sekolah yang masih sederhana sekali, seperti gubuk beratab nipah dan berdinding bambu, tanpa meja dan bangku tempat duduk (Najamuddin, 2005; 10-11).

2. Buku Pelajaran

Buku Pelajaran yang dipakai pada sekolah bumiputera yaitu:

§ Kitab Edja dan Batja oleh F.A. Luitjes yang diterbitkan pada tahun 1891 dan terdiri atas 23 halaman. Buku ini digunakan dengan tujuan agar anak dapat mempelajari huruf lalu mengkombinasikannya, yang akan menghasilkan kata-kata, lalu menjadi kalimat.

§ Buku bacaan yang ditulis oleh L.K. Harmsen kitab Akan Dibatja yang berisi cerita-cerita dari Seribu Satu Malam, Hitopadesa dan fabel-fabel Yunani. Buku ini digunakan untuk yang sudah lancar membaca agar mengerti tentang moral.

§ Buku yang ditulis Van Duyn digunakan untuk belajar tulisan Arab.

Guru- Guru

Sebelum adanya tamatan sekolah guru yang diangkat menjadi guru adalah orang yang bersedia mengajar dan bisa membaca, menulis dan berhitung (Najamuddin, 2005; 13). Kebanyakan bekas Mantri, gudang dan juru tulis. Setelah tahun 1889, guru yang mengajar di sekolah bumiputera dbedakan menjadi:

1) Guru yang berwenang penuh yang merupakan lulusan sekolah guru.

2) Guru melalui ujian tanpa menempuh sekolah guru.

3) Guru Bantu melalui ujian guru Bantu.

4) Calon guru atau magang.

5) Guru darurat.

Penerimaan dan Jumlah Murid

1. Murid Menurut Jenis Kelamin

Dihitung dalam persentase jumlah murid wanita 0,2% (1877), 0,45% (1888) dan 0,76% (1892)

2. Penerimaan Murid Menurut Kebangsaan

Pada tahun1892 sebanyak 504 anak laki-laki dan 5 anak perempuan di Jawa dan 1.019 anak laki-laki dan 86 anak perempuan di luar Jawa.

3. Penerimaan Murid Menurut Kedudukan Sosial

Pada tahun 1888 sejumlah 5.824 atau 16% dari murid adalah aristokrasi dan pegawai yang dipandang sebagai priayi sedangkan 84% dari anak-anak berasalm dari golongan orang biasa. Di luar Jawa perbedaan antara kaum ningrat dan orang biasa tidak begitu nyata, bahkan seting sukar untuk membedakan kedua golongan itu, pada tahun 1888 di luar Jawa 2.423 murid atau hanya kira-kira 9% dari seluruh populasi sekolah berasal dari golongan atas.

Kesimpulan

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, pendidikan bagi bumiputera kurang diperhatikan, bahkan hampir tidak terdapat sekolah pribumi pada pertengahan awal abad ke-29. pada 18 September 1948, raja Belanda untuk pertama kali menyetujui adanya anggaran untuk pendidikan bumiputera yaitu sebesar 25.000 gulden pertahun. Walaupun pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk menghambat pendidikan bumiputera, pada tahun 1864 jumlah sekolah bumiputera yang semula hanya 186 buah berkembang menjadi 512 buah. Kurikulum yang digunakan meliputi empat mata pelajaran wajib (membaca, menulis, bahasa daerah atau melayu dan berhitung serta dilarangnya pengajaran agama. Bangunan yang digunakan cenderung kurang memadai dan terawat, bahkan didaerah-daerah terdapat sekolah yang tidak menggunakan meja dan kursi. Sedangkan buku yang digunakan salah satunya “Kitab Edja dan Batja” yang ditulis F.A.Luitjes untuk belajar huruf-huruf. Guru-guru yang mengajar di sekolah bumiputera dibedakan menjadi 5, yaitu guru lulusan sekolah guru, guru bukan lulusan sekolah guru, guru Bantu, calon guru (magang) dan guru darurat. Penerimaan jumlah murid berdasarkan jenis kelamin, kebangsaan, dan menurut kedudukan sosial.

Dari uraian pembahasan sebelumnya dapat dikatakan bahwa kesempatan bangsa Indonesia untuk memperoleh pendidikan pada masa Hindia Belanda sangatlah dibatasi. Pendidikan yang diberikan kepada bangsa kita bukan untuk mendidik dan mencerdaskan, tetapi hanya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan bangsa Belanda akan pegawai rendahan yang hanya diupah murah. Sehingga keuntungan Belanda makin besar.

Sumber

Nasution, M.A, Prof. Dr. Sejarah Pendidikan Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Abdul Rafik Drs. Sejarah Pendidikan Indonesia, Surabaya: Ekspress, 1983.

Najamuddin, Drs. H. Perjalanan Pendidikan Di Tanah Air (Tahun 1800-1945) Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

T. Simbolon, Parakitri, Menjadi Indonesia, Jakarta: KOMPAS, 1995.

Sri Soetjiatingsih, Dra. Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur, Jawa Timur: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1981.

Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 (Dari Emperium Sampai Imporium) Jilid I, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Entry Filed under: Umum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to comments via RSS Feed

Laman

Kategori

Kalender

April 2009
S S R K J S M
« Mar   Mei »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Most Recent Posts

 
%d blogger menyukai ini: